Cara Mengatasi Masalah Kemiskinan Masyarakat Kita

Sumber : pexels

Kemiskinan, kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warganegara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan.

A. Definisi dan Ukuran Kemiskinan

  1. Kemiskinan agregat menunjukkan proporsi dan jumlah penduduk miskin yang hidup dibawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan agregat atau yang sering disebut angka kemiskinan makro digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan suatu bangsa. Perhitungan kemiskinan yang digunakan adalah pendekatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Dalam implementasinya dihitunglah garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan makanan dan bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran/pendapatan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin.
  2. Rumah Tangga Sasaran. Data kemiskinan agregat hanya menggambarkan persentase dan jumlah penduduk miskin. Walaupun sangat berguna untuk mengetahui kemajuan pembangunan suatu bangsa, namun tidak dapat digunakan sebagai penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Bantuan Pendidikan membutuhkan informasi tentang siapa dan dimana penduduk miskin itu berada (by name dan by address). Penyaluran program penanggulangan kemiskinan memerlukan nama dan alamat rumah tangga sasaran. Data rumah tangga sasaran (RTS) ini sering disebut data kemiskinan mikro. Pengumpulan datanya harus dilakukan secara sensus. Pengumpulan data rumah tangga sasaran didasarkan pada ciri-ciri rumah tangga miskin yang diperoleh dari survei kemiskinan agregat.
  3. Ukuran Kemiskinan Lainnya. Ukuran kemiskinan lain yang sering digunakan adalah Poverty Gap Index atau P1. Indeks ini menggambarkan selisih (dalam persen terhadap garis kemiskinan) rata-rata antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Jumlah seluruh populasi digunakan untuk menghitung rata- rata dengan menganggap selisih sama dengan 0 (nol) bagi penduduk yang berada di atas garis kemiskinan. Indeks ini menggambarkan kedalaman kemiskinan (the depth of poverty). Perkembangan angka indeks P1 dari waktu ke waktu yang semakin kecil menunjukkan terjadinya perbaikan. Ukuran kemiskinan lain adalah Poverty Severity Index atau P2. Indeks Keparahan Kemiskinan ini adalah jumlah dari kuadrat selisih (dalam persen terhadap garis kemiskinan) rata-rata antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Jumlah seluruh populasi digunakan untuk menghitung rata-rata dengan menganggap selisih sama dengan 0 (nol) bagi penduduk yang berada di atas garis kemiskinan. Dengan melakukan pengkuadratan, indeks ini memberi bobot yang lebih besar bagi penduduk miskin yang memiliki pengeluaran jauh di bawah garis kemiskinan. Serupa dengan P1, Perkembangan angka indeks P2 dari waktu ke waktu yang semakin kecil menunjukkan terjadinya perbaikan.

B. Masalah kemiskinan adalah masalah kompleks yang membutuhkan pendekatan yang holistik dan beragam. Berikut adalah beberapa metode untuk mengatasi masalah kemiskinan yang sering digunakan.

  1. Pendidikan yang berkualitas.

Memberikan akses yang adil dan merata terhadap pendidikan berkualitas adalah kunci untuk mengurangi kemiskinan jangka panjang. Pendidikan yang baik memberikan kemampuan dan pengetahuan kepada individu untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan berpenghasilan tinggi di masa depan.

  1. Pemberdayaan ekonomi.

Meningkatkan akses terhadap pelatihan keterampilan, modal usaha, dan kredit mikro dapat membantu orang miskin untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka sendiri. Ini dapat meningkatkan pendapatan mereka dan mengurangi ketergantungan pada pekerjaan yang tidak aman dan berpenghasilan rendah.

  1. Peningkatan kesehatan dan akses terhadap layanan kesehatan.

Penyakit dan masalah kesehatan dapat menjadi faktor yang memperburuk kemiskinan. Meningkatkan akses terhadap perawatan kesehatan, vaksinasi, sanitasi yang baik, dan air bersih dapat membantu mengurangi beban kesehatan yang mempengaruhi kemiskinan.

  1. Program perlindungan sosial.

Program-program seperti tunjangan pengangguran, jaminan sosial, dan bantuan sosial lainnya dapat memberikan jaring pengaman bagi mereka yang berisiko tinggi jatuh ke dalam kemiskinan atau yang sedang berjuang keluar dari kemiskinan.

  1. Infrastruktur yang baik.

Investasi dalam infrastruktur, seperti jalan, jembatan, listrik, dan akses ke teknologi informasi, dapat meningkatkan konektivitas dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi di daerah yang terpinggirkan. Hal ini dapat menciptakan peluang kerja baru dan mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

  1. Peningkatan akses terhadap lahan, air, dan sumber daya alam.

Bagi orang-orang miskin yang menggantungkan hidup mereka pada sektor pertanian atau sumber daya alam, memberikan akses yang adil dan berkelanjutan terhadap lahan, air, dan sumber daya alam lainnya sangat penting. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi kemiskinan di wilayah-wilayah tersebut.

  1. Kesetaraan gender.

Memperjuangkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan secara ekonomi dapat memiliki dampak signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Melalui pendidikan, keterlibatan dalam kegiatan ekonomi, dan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi, perempuan dapat menjadi agen perubahan yang kuat dalam memerangi kemiskinan.

C. Program-program Penanggulangan Kemiskinan Klaster I

  1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga Program Pengentasan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

  1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. BOS diprioritaskan untuk biaya operasional nonpersonal, meskipun dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi. Tujuan umum program BOS untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu.

  1. Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)

Meski dana BOS diharapkan dapat meningkatkan jumlah keikutsertaan peserta didik, tapi faktanya, masih tetap saja ada siswa yang putus sekolah dan tidak melanjutkan. Penyebabnya, para orangtua kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan seperti baju, seragam, buku tulis dan buku cetak, sepatu, biaya transportasi, dan biaya lain-lain yang tidak ditanggung oleh dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) bertujuan agar siswa dari kalangan tidak mampu dapat terus melanjutkan pendidikan di sekolah.

  1. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)

Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin. Tujuan Jamkesmas adalah meningkatkan akses terhadap masyarakat miskin dan hampir miskin agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Pada saat ini Jamkesmas melayani 76,4 juta jiwa.

  1. Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN)

Raskin merupakan subsidi pangan yang diperuntukkan bagi keluarga miskin sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin. Pendistribusian beras ini diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin dimana masing-masing keluarga akan menerima beras minimal 10 Kg/KK tiap bulan dan maksimal 20 Kg/KK tiap bulan dengan harga bersih Rp 1.000/kg di titik-titik distribusi. Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

D. Program-program Penanggulangan Kemiskinan Klaster II

  1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

PNPM adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.  PNPM dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

  1. Program Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja/Padat Karya Produktif

Padat Karya adalah suatu kegiatan produktif yang memperkerjakan atau menyerap tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur yang relatif banyak. Secara teknis konsep program ini adalah untuk membangun ekonomi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat usaha- usaha produktif dengan memanfaatkan potensi SDA, SDM dan Teknologi sederhana yang ada serta peluang pasar. Kegiatan Padat Karya Produktif dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka membangun ekonomi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat usaha produktif dengan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi sederhana yang tersedia yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan dan memperluasan kesempatan kerja.

E. Program-program Penanggulangan Kemiskinan Klaster III

  1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah dana pinjaman dalam bentuk Kredit Modal Kerja (KMK) dan atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit dari Rp. 5 Juta sampai dengan Rp. 500 juta. Agunan pokok KUR adalah proyek/usaha yang dibiayai, namun Pemerintah membantu menanggung melalui program penjaminan hingga maksimal 70% dari plafon kredit. Bantuan berupa fasilitas pinjaman modal ini adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan perbankan yang sebelumnya hanya terbatas pada usaha berskala besar dan kurang menjangkau pelaku usaha mikro kecil dan menengah seperti usaha rumah tangga dan jenis usaha mikro lain yang bersifat informal, mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

  1. Kredit Usaha Bersama (KUBE)

KUBE adalah program yang bertujuan meningkatkan kemampuan anggota KUBE di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari, ditandai dengan: meningkatnya pendapatan keluarga, meningkatnya kualitas pangan, sandang, papan, kesehatan, tingkat pendidikan. Meningkatnya Program Pengentasan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II kemampuan anggota KUBE dalam mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam keluarganya maupun dengan lingkungan sosialnya. Meningkatnya kemampuan anggota KUBE dalam menampilkan perananperanan sosialnya, baik dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya.

Sasaran program KUBE adalah keluarga miskin produktif (orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Keluarga Miskin yang mengalami penurunan pendapatan dan kesejahteraannya atau mengalami penghentian penghasilan.

Pendekatan yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan haruslah menyeluruh dan melibatkan kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Selain itu, berkelanjutan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan lokal juga merupakan faktor penting dalam implementasi strategi pengentasan kemiskinan.